PERATURAN
Tidak ada file untuk kategori PeraturanUNDANG - UNDANG
- Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention
- Undang-undang No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan
- Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 35 Tahun 2000
- Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara
- Undang-undang No. 2 Tahun 1950 tantang Penerbitan Lembaran Negara
- Undang-undang No. 2 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-undang Kecelakaan
- Undang-undang No. 2 Tahun 1952 tentang Penetapan UU Darurat tentang Pinjaman Darurat
- Undang-undang No. 2 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun 2000
- Undang-undang No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhoksumawe
- Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Grasi
- Undang-undang No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
- Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Pengawasan Perburuhan
- Undang-undang No. 3 Tahun 1952 tentang Penetapan UU Darurat
- Undang-undang No. 3 Tahun 2000 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1999
- Undang-undang No. 3 Tahun 2003 tentang pembentukan kota Muko-Muko
- Undang-undang No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab Bangka Selatan
- Undang-undang No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan UU Darurat tentang Acara Pidana
- Undang-undang No. 6 Tahun 1951 tentang Gaji dan Tunjangan
- Undang-undang No. 6 Tahun 1952 tentang Penetapan UU NR tahun 1951
- Undang-undang No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 46 Tahun 1999
- Undang-undang No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih
- Undang-undang No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin
- Undang-undang No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone
- Undang-undang No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan menjadi UU Dasar Sementara
- Undang-undang No. 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan UU Lalulintas Jalan
- Undang-undang No. 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan UU Darurat
- Undang-undang No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 1999
- Undang-undang No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam
- Undang-undang No. 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab Luwu Timur
- Undang-undang No. 8 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 48 Tahun 1999
- Undang-undang No. 8 Tahun 2002 tantang Pembentukan Kab KepulauanTalaud
- Undang-undang No. 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 49 Tahun 1999
- Undang-undang No. 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 51 Tahun 1999
- Undang-undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab Mamasa dan Kota Palopo
- Undang-undang No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 53 Tahun 1999
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Penjelasan atas UU No. 23 Tahun 2003








